makalah pengelolaan keuangan

MAKALAH PENGELOLAAN PENDIDIKAN

“PENGELOLAAN KEUANGAN”

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok

Pada Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan

Dosen pengampu : Dr. H. Suherman, MPd

Disusun :

Dinda Faradilla Aini                (2227132331)

Eki Pranata                              (2227132173)

Yogi Agus Faisal                     (2227131793)

Yuningsih                                (2227131811)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam pendidikan terdapat garapan-garapan pengelolaan yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Keuangan dalam hal pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa.

 Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

          Pemahaman yang lebih detail tentang anatomi pembiayaan pendidikan pada tingkat mikro (satuan pendidikan) telah dirasakan kepentingannya sejak lama. Sering kali para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah, bahkan juga di tingkat sekolah, mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya tentang masalah ini.  

B.Rumusan Masalah

1. Apa pengertian pengelolaan keuangan ?

2. Bagaimana tugas pengelolaan keuangan ?

                                                

C. Tujuan Penulisan

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu :

1.     Menjelaskan pengertian pengelolaan keuangan

2.     Dapat menjelaskan bagaimana tugas pengelolaan keuangan

BAB II

PEMBAHASAN

A.              Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut kamus besar Indonesia, Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya   yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.

          E. Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tiga fase, yaitu:

1. Financial Planning       

          Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

2. Implementation

 Ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

3. Evaluation

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

B. Tugas Pengelola Keuangan

Dalam  pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah.

Tugas pengelola keuangan antara lain:

1.  Manajemen untuk perencanaan perkiraan

2.  Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan            pembiayaannya

3.  Manajemen kerjasama dengan pihak lain

4.  Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya

Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.

C. Proses Pengelolaan Keuangan di Sekolah

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.

Dalam tataran pengelolaan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah.

Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola.

Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:

1. Perencanaan anggaran

2. Strategi mencari sumber dana sekolah

3. Penggunaan keuangan sekolah

4. Pengawasan dan evaluasi anggaran

5. Pertanggungjawaban

D.              Sumber-Sumber Keuangan Sekolah

1. Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan mata anggara tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

2. Dana dari Orang Tua Siswa

Pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas :

a.     Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang    tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah

b.     Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).

c.      Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

3. Dana dari Masyrakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

4. Dana dari Alumni

Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela dari para alumni yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.

5.  Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.

6. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.

F. Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Efektif

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran. Para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a.     Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.

b.     Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.

c.      Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.

d.     Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.

e.      Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan.

f.       Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.

g.     Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut, kepala sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan.

Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan, sebagai berikut :

1)    Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan.

2)    Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.

3)    Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan

4)    Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil

5)    Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3

Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional.

                        

BAB III

KESIMPULAN

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan.

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.

Suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari dana-dana yang dapat menujang kemajuan lembaga tersebut. Adapun dana tersebut dapat bersumber dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, alumni, siswa dan kegiatan wirausaha sekolah.

                       

DAFTAR PUSTAKA

Sutikno, M Sobri. 2008. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Prospect.

Supriada, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan. Bandung: Rosda.

http://www.google.com

Muchdarsyah Sinungan. 1993. Dasar-Dasar Management Kredit. Jakarta: Bumi

Aksara.